BANDUNG.KATRIMA.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda rapat penyampaian Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027, pada Senin, 26 Oktober 2026, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Penyampaian nota pengantar ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.Nota pengantar ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, sebagai landasan perencanaan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Rapat Paripurna ini menjadi titik awal bagi komisi-komisi dan badan anggaran di DPRD Jawa Barat untuk melakukan pendalaman bersama mitra kerja eksekutif. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan APBD yang sehat, kredibel, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan Jawa Barat di tahun 2027 mendatang.
Terkait hal tersebut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol mengungkapkan,Penyampaian nota pengantar ini menandai dimulainya babak krusial dalam siklus perencanaan keuangan daerah. APBD TA 2027 nantinya akan menjadi landasan utama pemerintah dalam mengeksekusi program pembangunan, menstimulus roda ekonomi, serta mengakselerasi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.
Menurut legislator partai berlambang kepala burung garuda ini,melalui fungsi anggaran, DPRD Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen mengawal perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra), menegaskan bahwa legislatif akan bergerak cepat dan cermat dalam membedah rincian ranperda ini. amenyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor riil yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Ditambahkan A Ula sapaan akrab pria berkacamat ini, melalui fungsi anggaran (budgeting) yang kami miliki, DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh untuk mengawal setiap tahapan pembahasan APBD 2027. Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah direncanakan secara transparan, akuntabel, dan yang terpenting, memiliki keberpihakan yang nyata terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat,”tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar X meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.(red/aul)
