BANDUNG.KATRIMA.COM,-- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat komitmen mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif melalui penguatan Kelompok Kerja Budaya Satuan Pendidikan Aman dan Nyaman (POKJA BSAN). Penguatan ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor agar perlindungan dan kesejahteraan murid menjadi tanggung jawab bersama seluruh ekosistem pendidikan.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari Lokakarya Penyelarasan Peran dan Penyusunan Program Kerja Teknis POKJA BSAN Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang yang berlangsung pada 10–11 Agustus 2026 di Hotel Novotel Bandung.
Kegiatan ini mempertemukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) Kemendikdasmen, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, serta berbagai organisasi perangkat daerah lintas sektor untuk menyusun langkah bersama dalam memperkuat sistem perlindungan dan kesejahteraan murid.
Sebagai landasan penyelenggaraan Budaya Satuan Pendidikan Aman dan Nyaman, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Satuan Pendidikan Aman dan Nyaman. Regulasi tersebut menegaskan bahwa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.
Sebagai tindak lanjut implementasi regulasi tersebut, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Budaya Satuan Pendidikan Aman dan Nyaman memberikan pedoman operasional bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam membangun ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif.
Melalui lokakarya ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelaraskan peran masing-masing pemangku kepentingan, menyusun program kerja teknis, serta memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor dalam implementasi BSAN.
“POKJA BSAN harus menjadi simpul koordinasi yang memastikan semua program perlindungan murid berjalan terpadu di daerah. Kuncinya ada pada konsistensi dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, S.Sos., M.E.
“Di Sumedang, kami berkomitmen mengintegrasikan layanan perlindungan anak dengan sektor pendidikan secara lebih sistematis. Ini penting agar respons terhadap isu di sekolah bisa lebih cepat dan tepat,” kata Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, H. Sajidin, S.Hut., M.T.
“Penguatan BSAN di daerah harus disertai dengan pengawasan mutu yang berkelanjutan. Kami memastikan setiap praktik baik dapat direplikasi dan diukur dampaknya,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Asep M. Muflih Hakim, S.Sos., M.Si.
Penandatanganan Komitmen BSAN Perkuat Langkah Bersama
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat komitmen implementasi Budaya Satuan Pendidikan Aman dan Nyaman (BSAN) melalui sesi Penandatanganan Komitmen BSAN.
Penandatanganan komitmen dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta diketahui oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat.
Komitmen bersama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penguatan BSAN tidak berhenti pada kebijakan, tetapi diterjemahkan melalui program kerja, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi yang dapat diterapkan secara nyata di daerah.
Dengan adanya komitmen tersebut, pemerintah daerah menegaskan keseriusannya dalam membangun sistem yang mampu mencegah berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, perundungan, intoleransi, serta memperkuat kesejahteraan psikologis dan perlindungan murid di satuan pendidikan.
BSAN Bukan Sekadar Administrasi, tetapi Gerakan Membangun Ekosistem Pendidikan
Ketua Tim Pendidikan Biro Kesra JABAR, Muftiah Yulismi, S.Psi., M.I.Kom, menegaskan bahwa implementasi BSAN tidak boleh dipahami hanya sebagai pemenuhan administratif di tingkat satuan pendidikan.
Menurutnya, BSAN harus menjadi upaya menyatukan berbagai praktik baik yang sudah berjalan agar membangun ekosistem pendidikan yang mampu memberikan perlindungan dan mendukung tumbuh kembang murid.
“Jangan sampai BSAN dipahami hanya sebagai pemenuhan administratif di satuan pendidikan. Spirit BSAN adalah bagaimana berbagai upaya yang sudah ada, seperti sekolah ramah anak, lingkungan berwawasan, dan penguatan karakter, dapat disatukan dalam satu gerakan untuk memastikan murid mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” ujar Muftiah.
Muftiah menambahkan bahwa keberhasilan BSAN membutuhkan kesepahaman bersama agar satuan pendidikan tidak merasa bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang saling mendukung.
Penguatan Implementasi di Sumedang dan Cirebon
Dalam sesi lanjutan lokakarya, Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya untuk memperkuat implementasi BSAN melalui integrasi program perlindungan anak di satuan pendidikan dengan layanan lintas sektor, termasuk kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon memfokuskan penguatan pada pengembangan sistem pelaporan dan respons cepat terhadap kasus kekerasan di sekolah, serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Kedua kabupaten tersebut juga sepakat untuk memperkuat peran POKJA BSAN sebagai pusat koordinasi daerah yang memastikan setiap kebijakan dan program berjalan selaras hingga ke tingkat satuan pendidikan.
Dalam lokakarya ini, INOVASI (Innovation for Indonesia’s School Children) turut memberikan dukungan teknis dalam penguatan desain program kerja POKJA BSAN. INOVASI menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan praktik baik di lapangan untuk memastikan kebijakan perlindungan murid dapat diimplementasikan secara efektif.
“Pendekatan berbasis data menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Kami mendorong agar setiap daerah memiliki sistem pembelajaran dari praktik baik yang terukur,” jelas Agnes Widyastuti, M. Si, Propinsial Manager Jawa Barat INOVASI.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan setiap daerah dapat mengembangkan model implementasi BSAN yang kontekstual, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di wilayah lain di Jawa Barat.
Dengan tersusunnya program kerja teknis dan penguatan komitmen lintas sektor, POKJA BSAN Cirebon dan Sumedang diharapkan menjadi model kolaborasi daerah dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa keberhasilan BSAN hanya dapat dicapai melalui kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, media, hingga masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap murid di Jawa Barat dapat belajar dalam lingkungan yang terlindungi, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.(red/aul)
