BANDUNG.KATRIMA.COM, -- DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperingatai Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat mengelar paripurna istimewa bertempat di halaman Gedung Sate atau Pesanggrahan Pancarasa,jalan Diponegoro pada Rabu malam (19/8/2026).
Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Buky Wibawa pada kesempatan tersebut mendorong penguatan birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik di momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat, tutur legislator senior dari Fraksi Gerindra ini.
“Di usia Jabar yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Buky.
Penerapan prinsip good and clean governance, kata dia, perlu terus diperkuat termasuk melalui pemanfaatan teknologi, inovasi pelayanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Buky mengatakan birokrasi tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pelayanan publik, kata dia, harus semakin mudah diakses, transparan, dan akuntabel.
“Memasuki usia ke-81, Jabar harus terus memperkuat birokrasi yang bersih dan adaptif. Penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci agar pembangunan berjalan optimal,” katanya.
Pembangunan Harus Merata dan Perhatian kepada Seniman/Maestro
Lebih lanjut Kang Buky mengatakan sapaan akrab politisi partai berlamabng kepala burung garuda ini
Selain tata kelola pemerintahan, Ia menekankan pentingnya pemerataan prioritas pembangunan.
Menurut Buky, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai hal itu penting untuk menjawab sejumlah persoalan yang masih dihadapi Jabar, terutama kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu juga Kang Buky yang juga asalah satu anggota tim penilai budaya tak benda Jabar mengusulkan kepada gubenur Dedi Mulyadi,dimomen hari jadi Jabar ini untuk memberikan apresiasi berupa insentif kepada para seniman atau maestro di usia senjanya untuk terus memberikan pengajaran kepada para generasi muda untuk tetap melanjutkan kesenian yang di wariskan.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujarnya.
Menurut dia, penguatan birokrasi dan percepatan pengentasan persoalan sosial harus berjalan konsisten dengan arah pembangunan dalam RPJMD Jawa Barat 2025–2029.
“Kita ingin birokrasi Jabar hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025–2029,” kata Buky. (red/aul)
