Caption : Panitia Khusus XII DPRD Provinsi Jawa Barat tentang pemajuan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat.saat mengkonsultasikan Ranperda ke Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, di ruang rapat Kementerian Kebudayaan RI.
JAKARTA.KATRIMA.COM,-- DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pentingnya sinkronisasi terkait kebijakan yang sedang dibahas Panitia Khusus XII DPRD Provinsi Jawa Barat tentang pemajuan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. Mengingat banyaknya kekayaan warisan budaya yang dimiliki disetiao daerah di Jawa Barat. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat mengkonsultasikannya dengan Kementerian Kebudayaan RI, pada Kamis (30/4/2026).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M.Si, mengatakan kehadiran Pansus XII bertujuan untuk meminta arahan dari Menteri Kebudayaan terkait penyelarasan antara Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pemajuan Kebudayaan di Jawa Barat. Menurutnya, sinkronisasi regulasi tersebut penting agar arah kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional, sehingga pelaksanaan program pemajuan pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
“Arah kebijakan tentang kebudayaan ini tidak terlepas dari kewenangan pusat. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan pun berperan penting mengenai peraturan dan perundang-undangannya untuk diadaptasikan di Jawa Barat,” ujar Buky.
Selain itu, Buky menambahkan DPRD Jawa Barat melalui Pansus XII juga mengharapkan dukungan dari Kementerian Kebudayaan dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap sektor kebudayaan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Jawa Barat memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat besar. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar potensi budaya tersebut dapat terus dilestarikan sekaligus dikembangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pansus XII DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin menegaskan, sektor kebudayaan harus menjadi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Jawa Barat.
Melalui pembahasan ranperda ini, kata Ahab, bermaksud memastikan pembangunan mendapat perhatian serius, termasuk melalui dukungan dan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap Kementerian Kebudayaan dapat ikut mengawal keberlangsungan kebudayaan di Jawa Barat, sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah,” katanya.
Hal itu dikemukakan Ketua DPRD bersama Pimpinan dan anggota Pansus XII DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan dalam rangka konsultasi dan sinkronisasi kebijakan terkait upaya pemajuan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. Pansus XII diterima langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, di ruang rapat Kementerian Kebudayaan RI, DKI Jakarta .(red/cil).
