Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,dari Fraksi Partai Gerindra Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol foto bersama masyarakat saat pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bertempat di Desa Cikumpay, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta Senin, 20 April 2026.
PURWAKARTA.KATRIMA .COM,- Penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2026 terus dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat,guna memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan sosialisasi pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terkait hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,dari Fraksi Partai Gerindra Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol menggelar pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bertempat di Desa Cikumpay, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta Senin, 20 April 2026.
Legislator partai berlambang kepala burung garuda mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi legislatif dalam memastikan jalannya pemerintahan di daerah sesuai dengan aturan, visi pembangunan, serta kebutuhan masyarakat setempat,tutur A Ula sapaan akrab Maula Akbar Mulyadi Putra.
Pada kegiatan ini Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar membahas tentang isu-isu penting tentang permasalahan Pelayanan kesehatan dan posyandu :
- Jumlah tenaga Kesehatan di posyandu masih terbatas, dan sebagian besar bergantung pada kader sukarela
- Masih banyak ibu dan balita yang tidak rutin datang ke posyandu
- Pengetahuan masyarakat tentang gizi, imunisasi, dan kesehatan ibu dan anak masih terbatas, sehingga berdampak pada kualitas kesehatan keluarga
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tutur anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPRD berupaya memastikan seluruh program pemerintah daerah dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Melalui pengawasan ini kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,tuturnya seraya menerangkan bahwa DPRD tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Jangan sampai ada program yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan langsung seperti ini penting dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dengan turun ke lapangan, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara nyata sehingga pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah penyelesaian yang tepat.
Dengan dilakukannya kegiatan pengawasan ini, diharapkan pembangunan di daerah Purwakarta bisa semakin merata, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,pungkas sarjana ilmu politik alumni Universitas Pajajaran (Unpad) ini.(red/cil)
