.jpg)
Oleh : Susanto Triyogo A, S.ST., MT Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Fraksi PKS
SETAHUN sudah Bandung kembali memiliki wali kota definitif di bawah kepemimpinan Farhan Erwin. Harapan masyarakat saat itu begitu besar: perubahan nyata, percepatan pembangunan kota, dan lahirnya inovasi untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini membelit Kota Bandung.
Namun setelah satu tahun berjalan, pertanyaan publik semakin menguat: di mana gebrakan yang menjanjikan?
Bandung hari ini seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, Kota Bandung sebagai Ibukota Jawa Barat yang telah berkembang menjadi kota metropolitan dengan bisnis inti menurut RTRW sebagai kota jasa dan perdagangan memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi (kepadatan tinggi).
Dilihat dari letak geografis yang berada di cekungan Bandung sehingga dari perspektif fisik lingkungan kota ini terakumulasi dan berpotensi terjadi degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik yang dapat mempengaruhi ekosistem perkotaan di Kota Bandung.
Sebagai kota jasa dan perdagangan banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan seperti ekonomi kreatif, digitalisasi dan teknologi, pusat pendidikan dan tempat terjadinya transaksional ekonomi dan pariwisata.
Namun secara faktual di lapangan masalah perkotaan justru semakin kompleks seperti masalah sampah yang menumpuk di beberapa titik dan ruas jalan, kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan hingga banjir yang terus berulang.
Hal ini kalau dibiarkan dan tidak dibenahi dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menciptakan kesemrawutan kota Bandung sebagai etalase Jawa Barat disamping penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup masyarakatnya.
Peran Pemerintah Kota Bandung harus bisa mencerminkan kinerja dengan good governance nya melalui tatakelola yang profesional agar good governance sebagai pelayanan publik dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Masalah Sampah: Krisis Tanpa Inovasi
Persoalan sampah menjadi masalah paling krusial. Pasca-penutupan sementara TPA Sarimukti dan larangan penggunaan insinerator mini oleh Kementerian Lingkungan Hidup, belum terlihat solusi alternatif yang konkret dan berkelanjutan.
Inisiatif rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah dibentuknya Petugas Gaslah (Petugas Pengolah Sampah) yang dikerahkan sebanyak 1546 orang namun hasil pengawasan di lapangan relatif tidak ada perubahan yang signifikan bahkan sampah kian menumpuk di berbagai tempat bahkan roda-roda sampah sampai disimpan di pinggir jalan.
Hal ini selain menimbulkan polusi juga berpengaruh pada kemacetan lalu lintas karena sarana jalan jadi semakin sempit juga berpengaruh pada pejalan kaki karena baunya sangat menyengat dan tentunya akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Artinya masalah sampah ini akan memberikan efek domino bagi kepentingan yang lain.
Selain itu sistem daur ulang dengan konsep 3R masih belum efektif, edukasi pengurangan sampah dari sumber belum masif, dan inovasi teknologi pengolahan sampah belum menjadi prioritas utama. Sudah pada saat ini Pemerintah Kota Bandung mengembangkan sistem pengelolaan sampah menjadi green economy yang memiliki manfaat multiplier effect dimana target dari sistem pengelolaan sampah tersebut menjadi zero waste.
Tentunya hal ini memerlukan langkah - langkah strategi melalui rencana aksi yang dapat diimplementasikan secara konkrit dan terukur karena tanpa kebijakan strategi maka krisis ini dapat menurunkan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman ekologis serius bagi pejalan kaki di kota Bandung.
Kemacetan: Kebijakan Tanpa Lompatan
Kemacetan semakin menggerus produktivitas warga. Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi oleh sistem transportasi publik yang terintegrasi. Perencanaan transportasi terlihat stagnan, sementara sinkronisasi tata ruang dan mobilitas warga belum berjalan optimal.
Kota Bandung membutuhkan sistem angkutan umum yang terintegrasi dan konsisten bukan sekedar wacana atau kajian berulang. Saat ini pemerintah Kota Bandung sudah mulai mengoperasionalkan angkot pintar, namun angkot lama juga masih beroperasi dan masih menghentikan kemacetan ketika mengangkut penumpang, hal ini menyebabkan peningkatan kemacetan lalulintas dan terkesan terjadi tumpang tindih penggunaan angkot. Hasil pemantauan di lapangan ternyata angkutan umum tersebut jarang ada penumpang sehingga harus ada langkah strategis dan konkrit dalam mengelola angkutan umum tersebut sehingga lebih efektif.
Pengangguran dan Ekonomi Kreatif
Sebagai kota Jasa dan Perdagangan, Kota Bandung telah berkembang menjadi pusat ekonomi kreatif, yang seharusnya menjadi pusat lahirnya lapangan kerja baru berbasis inovasi. Namun kenyataannya menunjukkan belum ada langkah terukur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. UMKM dan sektor ekonomi kreatif belum mendapat kebijakan stimulus yang kuat dan berkelanjutan. Padahal, sektor inilah yang menjadi kekuatan utama Bandung. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Bandung akibat PHK atau sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan terutama lulusan sarjana.
Infrastruktur dan Banjir: Tambal Sulam Berulang
Kerusakan jalan masih ditangani dengan pola tambal sulam. Lemahnya koordinasi antar-dinas/Lembaga dan kewilayahan yang menangani infrastruktur jalan menyebabkan perbaikan sering tidak bertahan lama karena kualitasnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Selain itu penanggulangan banjir masih berjalan lambat dan setiap kali hujan deras selalu terjadi banjir berulang. Seharusnya ada Langkah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani permasalahan banjir seperti koordinasi lintas daerah yang memiliki wilayah hulu sungai dalam pemeliharaannya, pembangunan sistem drainase secara berkelanjutan, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama di sepadan sungai dan RTH sepadan jalan, RTH taman kota, sumur-sumur di berbagai sarana dan fasilitas kota, untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan yang dilakukan secara masif dan sistemik serta berkelanjutan.
Banyak Rencana, Minim Eksekusi
Pemerintah Kota Bandung telah mengumumkan sejumlah kebijakan seperti digitalisasi layanan publik dan revitalisasi kawasan warisan budaya, termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun sebagian besar masih berada pada tahap perencanaan, padahal yang dibutuhkan masyarakat terutama warga terdampak bukan sekedar komunikasi publik yang baik, melainkan kebijakan pelaksanaan yang cepat dan terukur berupa pelaksanaan program kegiatan nyata
Program Khas Bandung Butuh
Setiap kepemimpinan membutuhkan identitas. Hingga kini, belum terlihat “signature program” yang benar-benar menjadi penanda arah baru pemerintahan.
Bandung tidak kekurangan ide. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan strategis dan rasa urgensi dalam menyelesaikan permasalahan kota karena Bandung adalah kota dengan potensi besar. Namun potensi tanpa keberanian dan inovasi hanya akan menjadi slogan.
Kini saatnya memilih arah
Pada akhirnya Kota Bandung tidak boleh terus berada di persimpangan jalan. Kota ini harus melangkah maju dengan keputusan yang tegas, kebijakan yang terukur, dan keberpihakan nyata kepada warganya dalam mewujudkan keseimbangan ekosistem kota dengan masyarakatnya yang sejahtera. **
