Caption : Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady
BANDUNG.KATRIMA.COM,- DPRD Jawa Barat (Jabar) menyampaikan masih banyak permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2024-2029. Mulai dari masalah infrastruktur jalan yang menghambat laju ekonomi masyarakat sampai pembenahan di internal Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jabar.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, penanganan jalan dan jembatan masih menjadi sederet pekerjaan rumah bagi Pemprov Jabar. Penanganan infrastruktur tersebut sangat penting untuk laju perekonomian masyarakat yang diharapkan berjalan lancar dan pertumbuhan ekonominya meningkat pesat maka, dibutuhkan jalan yang mantap.
"Bagaimana mungkin arus orang dan barang akan lancar jika, misalnya, jalan tidak dalam kondisi mantap (baik)?," kata Daddy dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu, (1/1/2025).
Lebih lanjuut dikatakan Daddy, jalan provinsi yang panjangnya 2.360,58 km, sekitar 50% umur rencana teknisnya sudah habis. Jadi, jalan seperti itu harus direkonstruksi. "Jika hanya langkah pemeliharaan rutin yang dilakukan, artinya kita menunggu bom waktu," singgungnya.
Lebih lanjut, dia memaparkan, Jabar merupakan lumbung padi nasional. Artinya, Jabar menjadi penyuplai beras terbesar secara nasional. Beberapa tahun lalu wilayah nomor satunya ada di Kabupaten Karawang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan terjadinya alih fungsi lahan, lumbung padi Jabar bergeser ke Kabupaten Indramayu.
"Memang Karawang masih berperan untuk itu selain wilayah lainnya semisal Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor," ucapnya.
Terkait posisi Jabat sebagai lumbung padi nasional, dia mempertanyakan, seberapa kuat Jabar membendung arus alih fungsi lahan? Lalu, seberapa siap ketersediaan benih, pupuk, teknologi, dan irigasi mendukung posisi Jabar tersebut? Berbagai inovasi yang ada telah melahirkan banyak benih unggul. Pabrik pupuk juga ada di banyak wilayah, bahkan di Jabar (Karawang) juga ada pabrik Pupuk Kujang.
"Artinya, semestinya pupuk tidak menjadi persoalan serius seperti yang kerap kita jumpai di lapangan. Demikian pula dengan teknologi pertanian yang terus berkembang," ujarnya.
Selain itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jabar ini juga menyinggung masalah irigasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan daerah. Sebab, bagaimana mungkin sawah-sawah akan menghasilkan produktivitas yang baik jika tidak didukung dengan pasokan air yang memadai. Faktanya, masih banyak saluran irigasi di Jabar yang membutuhkan penanganan serius.
Kondisi tersebut, lanjut dia, telah membuat indeks pertanaman Jabar masih di bawah 2. Hal itu berdampak pada nilai tukar petani (NTP). Per Juli 2024, NTP Jabar adalah 110,92%, sedangkasn NTP nasional per April 2024 adalah 116,79%. Itu menunjukkan bahwa kesejahteraan petani dianggap belum terlalu menjanjikan.
"Tidak mengherankan jika lantas animo generasi muda untuk menjadi petani tidak terlalu menggembirakan. Hal itu terlihat dari usia rata-rata petani kita yang sudah di atas 40 tahun," ungkapnya.
Terlepas dari berbagai hal tersebut, ada sederet catatan lain sepanjang 2024.
1. Apresiasi untuk para OPD yang mendapat penghargaan dari berbagai pihak sepanjang 2024. Misalnya
a. Pemprov Jabar: Outstanding in Campaigning Growth and Public Empowerment dalam ajang CNN Indonesia Award 2024;
b. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang: Penghargaan Kementerian Pekerjaan Umum pada Puncak Peringatan Hari Jalan Tahun 2024
c. Provinsi dengan kategori realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dan peningkatan PAD tertinggi dari Kemendagri.
d. Dan masih sederet panghargaan lainnya.
2. Beberapa hal yang masih perlu pembenahan, semisal di Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan persampahan regional. Apa yang terjadi di Sarimukti, saya kira, harus segera dibenahi dalam beberapa hal, semisal penanganan air lindi yang mencemari Citarum. Lalu ada pula penanganan Sungai Cilamay yang kadar COD dan BOD-nya sudah sangat jauh di atas ambang batas.
3. Penanganan kawasan kumuh harus terus diupayakan oleh Dinas Permumahan dan Permukiman, termasuk masalah air minum dan perbaikan rumah tidak layak huni.
4. Penertiban penggunaan air permukaan dan air tanah dalam di Dinas ESDM juga harus terus dioptimalkan karena berkaitan pula dengan pajak yang akan diterima.
5. Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan harus terus dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk mewujudkan jalan mantap ekonomi lancar.
6. Semua memang membutuhkan biaya. Artinya dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk merealisasikan semua itu.
7. Masih sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaiakn oleh Gubernur Jabar terpilih Kang Dedi Mulyadi (KDM). Semua indikator makro, semua indikator kinerja utama (IKU), semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan nantinya juga RPJMD, membutuhkan upaya serius untuk mewujudkannya.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus merumuskan itu semua dan menungkannya dalam sebuah rencana kerja yang terukur, akuntabel, transparan, yang pada tataran implementasinya harus dilakukan secara efektif, dan efisien.
Dengan sederet PR tersebut, dia menyatakan, masih mungkinkah Jabar berperan secara strategis di tingkat nasional? Mungkinkah Jabar akan berkontribusi dalam kancah nasional?
"Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024?," imbuhnya.
Selain pembenahan internal pemerintahan, dia menuturkan, Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai orang nomor satu di Jabar harus melakukan pula koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Selain bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jabar, KDM harus pula berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 27 pemerintahan kabupaten/kota se-Jabar.
"Di luar itu, KDM juga harus berkolaborasi dengan banyak pihak lainnya di luar pemerintahan. Jadi, sederet pekerjaan sudah menanti untuk segera ditangani," terangnya.
Diakui Daddy, langkah para kepala daerah sudah diperingan dengan terjadinya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan semua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hal itu akan disusul dengan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) dengan semua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Adanya penyelarasan tersebut, sambung Daddy, maka tujuan pembangunan nasional dan tujuan Pembangunan daerah akan semakin sinkron. Tinggal menguatkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
"Mari kita nantikan langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jabar Istimewa: maju, sejahtera, adil, dan makmur," harap Daddy.(red/**)
