Caption : Anggota Komisi II DPRD Jabar Fraksi Partai Golkar, Agung Yansusan Sudarwin (kiri-baju putih)(foto istagram)
BANDUNG.KATRIMA.COM,- DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) dan daerah terus menggalakan program penghijauan lahan kritis sebagai salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah bencana alam.
Anggota Komisi II DPRD Jabar Fraksi Partai Golkar, Agung Yansusan Sudarwin meminta, agar pemerintah memiliki terobosan program penghijauan tidak hanya melibatkan dinas-dinas terkait namun juga masyarakat.
"Saya berharap pemerintah dari berbagai level itu memiliki terobosan agar lahan kritis itu bukan menjadi tanggungan dinas dan NGO saja, tapi libatkan masyarakat-masyarakat awam untuk bisa membantu perbaikan lahan kritis," ucap Agung saat dihubungi media, Senin (25/11/2024).
Agung menilai bahwa isu lahan kritis ini lambat laun akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, baik itu secara ekonomi maupun di sektor lainnya.
"Ini harus kita edukasi ke masyarakat terkait pentingnya menjaga lahan kritis, karena itu berdampak pada kehidupan kita secara ekonomi dan lainnya," ujarnya.
Agung mengatakan jika 10 persen masyarakat Jabar dari total 50 juta lebih penduduk ini bisa berkontribusi pada program penghijauan lahan kritis pasti akan sangat berdampak besar.
Oleh karena itu, pihaknya pun mengusulkan beberapa kebijakan program penghijauan yang berhubungan dengan keseharian masyarakat. Hal ini juga lanjut Agung, tidak membebankan masyarakat, mengingat harga bibit pohon hanya Rp 7.500 per bibit.
"Ketika akan menikah diwajibkan tanam satu pohon, ketika bercerai juga tanam satu pohon, ketika mau masuk SD/SMP/SMA diupayakan tanam satu pohon, ketika ditilang tanam pohon," ungkapnya.
"Tapi disiapkan, diarahkan di lahan kritis dan bibit yang mungkin terjangkau, jadi menurut saya itu aplikatif asalkan kita berkomitmen dari sisi pemerintah yang membuat peraturan," tambahnya.
Terkait teknis penanaman bibit pohon tersebut, kata Agung, nantinya bisa dibentuk semacam kelompok gabungan atau kelompok kerja lintas sektor yang bisa berkolaborasi dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut.
"Makanya ketika nanti ada kebijakan ini tiba-tiba banyak UMKM melihat ini potensi, bisa jadi potensi usaha ekonomi pengusaha bibit dan sejenisnya, jadi ada dampak," jelasnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga nantinya bisa dikolaborasikan dengan industri-industri yang ada di Jabar.
"Saya lihat di Jabar ini yang saya tau CSR-nya itu tersalurkan dengan baik, contoh misalnya ada CSR tambang dialihkannya ke masyarakat yang terdampak tambang, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan," pungkas legislator partai berlambang pohon beringin ini.(**)
